KEBIJAKAN MONETER
A. Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Peranan Bank Sentral
pentingnya peranan Bank Sentral (Federal Reserve) dalam kebijaksanaan moneter yang begitu luas dampaknya bagi kehidupan masyarakat, serta pengertian mengenai peraturan perbankan dan pelayanan lembaga-lembaga keuangan. Kedua, yang mungkin lebih penting lagi ialah bahwa "melek-ekonomi" merupakan tolok ukur seberapa jauh orang menyadari tentang adanya kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.
INDEPENDENSI BANK SENTRAL
Mengapa diperlukan bank sentral yang independen dalam ekonomi nasional? Ini sudah semakin diterima masyarakat, akan tetapi saya kira perlu kejelasan terlebih dahulu mengapa independensi bank sentral dianggap penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ini lebih lagi dirasakan perlunya dalam sistim pengelolaan ekonomi masyarakat yang mendasarkan pada bekerjanya pasar, versi yang manapun dari ekonomi pasar tersebut yamg diterapkan, dari yang paling bebas sampai yang banyak pengaturannya. Mungkin dapat dikatakan bahwa, semakin bebas sistem ekonomi masyarakat, semakin diperlukan independensi bank sentral tersebut.
Meskipun sistem pengelolaan ekonomi nasional yang diterapkan di suatu negara tidak selalu sama dengan yang lain, akan tetapi pada kebanyakan sistem yang dewasa ini diterapkan, bank sentral pada dasarnya menjalankan fungsi yang menyangkut pengelolaan moneter, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengawasan perbankan. Ini tidak menutup tugas-tugas lain yang mungkin saja dimasukkan ke dalamnya, demikian pula penekanan yang berbeda antara mana yang menjadi tugas utama, mana yang tambahan.
Mengenai hal ini perlu lebih dahulu ditekankan di sini bahwa bank sentral pada umumnya memang menjalankan berbagai macam fungsi, karena mempunyai sasaran-sasaran yang beragam pula dan dengan demikian tugas utama maupun tambahannya juga beragam. Meskipun secara umumnya fungsi bank sentral bisa kita kelompokkan ke dalam tiga hal, secara keseluruhannya fungsi dan tugas tersebut dapat digambarkan berikut: Pada dasarnya dengan menguasai jumlah uang primer, bank sentral bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan jumlah uang dan kredit, dan karena itu juga penentuan suku bunga. Dalam kasus-kasus tertentu penentuan suku bunga ditentukan oleh pemerintah dan hanya pengelolaannya diserahkan pada bank sentral (seperti pada Bank of England sebelum reformasi tahun 1994 yang lalu ).
Bank sentral mungkin sendiri atau bersama instansi lain bertanggung jawab tentang penentuan nilai tukar mata uang serta pengelolaan cadangan devisa. Dalam hal penentuan nilai tukar, mungkin bank sentral menentukan sitem yang dijalankan atau hanya menjalankan saja sistem yang terlebih dahulu ditentukan pemerintah. Biasanya sistim pengelolaan devisa ditentukan oleh pemerintah, sedangkan pengelolaaannya oleh bank sentral. Perlu dicacat di sini bahwa pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan suku bunga.
Bank sentral menentukan dan mungkin memegang cadangan wajib bank-bank umum, dan dalam sistem perbankan nasional melakukan pengelolaan sistem pembayaran nasional. Kebanyakan bank sentral diserahi tanggung jawab menjaga kestabilan sistem keuangan dengan menjalankan fungsi pengawasan perbankan ( dan lembaga keuangan lain ) dengan bertindak sebagai lender of last resort ( di berbagai negara juga menyelenggarakan asuransi deposito). Biasanya bank sentral juga menjadi banknya pemerintah; pada negara yang melaksanakan pengaturan devisa, menjalankan pengaturan devisa dan di berbagai negara juga mengelola pinjaman pemerintah. Dalam berbagai cara, bank sentral mungkin ikut mengelola pinjaman pemerintah. Selain itu bank sentral dalam banyak negra juga menjadi penasehat ekonomi-keuangan pemerintah.
Pada negara-negara berkembang, apa yang secara singkat dikemukakan sebagai fungsi dan tugas bank sentral di atas juga berlaku, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini. Dalam hubungan ini perlu disebutkan bahwa untuk kebanyakan negara-negara berkembang pada tahap permulaannya, bank sentral berfungsi sebagai alat pemerintah, digunakan untuk menutup defisit yang kerapkali terjadi dalam anggaran pemerintah melalui proses pencetakan uang. Akan tetapi, dalam perkembangannya, dengan semakin majunya sektor keuangan-perbankan di kebanyakan negara, terjadi pula perubahan pada peran yang dimainkan bank sentral dalam perekonomian kearah tugas dan fungsi yang disebutkan di atas. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pendekatan baru dalam peran sektor keuangan pada perekonomian negara-negara berkembang, dengan karya yang seminal awal tahun tujuh puluhan dari profesor McKinnon dan Shaw yang menggambarkan masalah tertekannya sektor keuangan pada kebanyakan negara berkembang ( repressed finance ), karena meletakkan sektor keuangan, dan bank sentralnya, sebagai bagian dari pelaksanaan sistem ekonomi yang serba dicampur tangani oleh pemerintah. Pendekatan ini yang akhirnya banyak mendorong liberalisasi sektor keuangan-perbankan di negara-negara berkembang, sehingga perubahan terus terjadi kearah sistem perbankan yang sesuai dengan bekerjanya ekonomi nasional yang mendasarkan diri pada bekerjanya pasar.
Bagaimana peran bank sentral dalam pengelolaan ekonomi nasional? Sebelumnya perlu diingat, bahwa dalam banyak negara di dunia ini terdapat sasaran yang beragam dari pengelolaan ekonomi nasional. Akan tetapi, mungkin dapat dikatakan bahwa pada umumnya pengelolaan ekonomi nasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang biasanya digambarkan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang penuh, kestabilan serta sasaran yang mencerminkan pemerataan pendapatan.
Dalam sistem ekonomi yang mengacu pada bekerjanya pasar, sasaran-sasaran tersebut di atas dicapai dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat, yang basis utamanya adalah dunia usaha swasta. Dalam sitem ini peran pemerintah dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, yang bertumpu pada kebijakan fiskal dan moneter, dengan peran pada aspek-aspek lain dalam hal penyelenggaraan atau produksi yang menyangkut barang atau jasa publik ( public goods and services ).
Dalam keadaan seperti digambarkan tadi, kegiatan yang disasarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang dalam aspek publiknya dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, perlu selalu di jaga agar tidak mengorbankan kestabilan ( harga-harga atau inflasi dan nilai tukar mata uang ). Penjagaan ini utamanya dilakukan melalui kebijakan moneter, yang merupakan salah satu fungsi pokok bank sentral. Dalam sistem, di mana dikhawatirkan bahwa melalui anggarannya pemerintah dapat mendorong terjadinya inflasi atau melemahnya nilai tukar mata uang, maka kendali harus dapat dilakukan melalui kebijakan moneter. Mengingat bahwa kegiatan pemerintah itu mempunyai kecenderungan untuk terus meluas ( dikenal sebagai Wagner Law dalam Keuangan Negara ), maka kebijakan moneter harus dapat mengimbangi agar sasaran kestabilan tidak terkorbankan.
Kebijakan moneter merupakan (salah satu) fungsi pokok bank sentral dalam sistem ekonomi pasar. Dalam kaitan ini, independensi bank sentral dalam menjalankan fungsi penentuan dan pengelolaan kebijaksanaan moneter, secara konseptual lebih memberi jaminan akan tercapainya sasaran kestabilan yang harus dicapai dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi sering dikatakan bahwa kestabilan ini diperlukan untuk memberikan insentif pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan. Semakin independen bank sentral dianggap semakin efektif pula pelaksanaan kebijakan untuk memelihara kestabilan. Karena itu, semakin independen bank sentral, atau semakin kecil intervensi pemerintah tehadap penyelenggaraan kebijakan moneter oleh bank sentral, akan semakin efektiof pula pengelolaan ekonomi nasional secara makronya.
Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
Peranan Bank Sentral
pentingnya peranan Bank Sentral (Federal Reserve) dalam kebijaksanaan moneter yang begitu luas dampaknya bagi kehidupan masyarakat, serta pengertian mengenai peraturan perbankan dan pelayanan lembaga-lembaga keuangan. Kedua, yang mungkin lebih penting lagi ialah bahwa "melek-ekonomi" merupakan tolok ukur seberapa jauh orang menyadari tentang adanya kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat.
INDEPENDENSI BANK SENTRAL
Mengapa diperlukan bank sentral yang independen dalam ekonomi nasional? Ini sudah semakin diterima masyarakat, akan tetapi saya kira perlu kejelasan terlebih dahulu mengapa independensi bank sentral dianggap penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ini lebih lagi dirasakan perlunya dalam sistim pengelolaan ekonomi masyarakat yang mendasarkan pada bekerjanya pasar, versi yang manapun dari ekonomi pasar tersebut yamg diterapkan, dari yang paling bebas sampai yang banyak pengaturannya. Mungkin dapat dikatakan bahwa, semakin bebas sistem ekonomi masyarakat, semakin diperlukan independensi bank sentral tersebut.
Meskipun sistem pengelolaan ekonomi nasional yang diterapkan di suatu negara tidak selalu sama dengan yang lain, akan tetapi pada kebanyakan sistem yang dewasa ini diterapkan, bank sentral pada dasarnya menjalankan fungsi yang menyangkut pengelolaan moneter, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengawasan perbankan. Ini tidak menutup tugas-tugas lain yang mungkin saja dimasukkan ke dalamnya, demikian pula penekanan yang berbeda antara mana yang menjadi tugas utama, mana yang tambahan.
Mengenai hal ini perlu lebih dahulu ditekankan di sini bahwa bank sentral pada umumnya memang menjalankan berbagai macam fungsi, karena mempunyai sasaran-sasaran yang beragam pula dan dengan demikian tugas utama maupun tambahannya juga beragam. Meskipun secara umumnya fungsi bank sentral bisa kita kelompokkan ke dalam tiga hal, secara keseluruhannya fungsi dan tugas tersebut dapat digambarkan berikut: Pada dasarnya dengan menguasai jumlah uang primer, bank sentral bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan jumlah uang dan kredit, dan karena itu juga penentuan suku bunga. Dalam kasus-kasus tertentu penentuan suku bunga ditentukan oleh pemerintah dan hanya pengelolaannya diserahkan pada bank sentral (seperti pada Bank of England sebelum reformasi tahun 1994 yang lalu ).
Bank sentral mungkin sendiri atau bersama instansi lain bertanggung jawab tentang penentuan nilai tukar mata uang serta pengelolaan cadangan devisa. Dalam hal penentuan nilai tukar, mungkin bank sentral menentukan sitem yang dijalankan atau hanya menjalankan saja sistem yang terlebih dahulu ditentukan pemerintah. Biasanya sistim pengelolaan devisa ditentukan oleh pemerintah, sedangkan pengelolaaannya oleh bank sentral. Perlu dicacat di sini bahwa pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan suku bunga.
Bank sentral menentukan dan mungkin memegang cadangan wajib bank-bank umum, dan dalam sistem perbankan nasional melakukan pengelolaan sistem pembayaran nasional. Kebanyakan bank sentral diserahi tanggung jawab menjaga kestabilan sistem keuangan dengan menjalankan fungsi pengawasan perbankan ( dan lembaga keuangan lain ) dengan bertindak sebagai lender of last resort ( di berbagai negara juga menyelenggarakan asuransi deposito). Biasanya bank sentral juga menjadi banknya pemerintah; pada negara yang melaksanakan pengaturan devisa, menjalankan pengaturan devisa dan di berbagai negara juga mengelola pinjaman pemerintah. Dalam berbagai cara, bank sentral mungkin ikut mengelola pinjaman pemerintah. Selain itu bank sentral dalam banyak negra juga menjadi penasehat ekonomi-keuangan pemerintah.
Pada negara-negara berkembang, apa yang secara singkat dikemukakan sebagai fungsi dan tugas bank sentral di atas juga berlaku, terutama dalam tahun-tahun terakhir ini. Dalam hubungan ini perlu disebutkan bahwa untuk kebanyakan negara-negara berkembang pada tahap permulaannya, bank sentral berfungsi sebagai alat pemerintah, digunakan untuk menutup defisit yang kerapkali terjadi dalam anggaran pemerintah melalui proses pencetakan uang. Akan tetapi, dalam perkembangannya, dengan semakin majunya sektor keuangan-perbankan di kebanyakan negara, terjadi pula perubahan pada peran yang dimainkan bank sentral dalam perekonomian kearah tugas dan fungsi yang disebutkan di atas. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pendekatan baru dalam peran sektor keuangan pada perekonomian negara-negara berkembang, dengan karya yang seminal awal tahun tujuh puluhan dari profesor McKinnon dan Shaw yang menggambarkan masalah tertekannya sektor keuangan pada kebanyakan negara berkembang ( repressed finance ), karena meletakkan sektor keuangan, dan bank sentralnya, sebagai bagian dari pelaksanaan sistem ekonomi yang serba dicampur tangani oleh pemerintah. Pendekatan ini yang akhirnya banyak mendorong liberalisasi sektor keuangan-perbankan di negara-negara berkembang, sehingga perubahan terus terjadi kearah sistem perbankan yang sesuai dengan bekerjanya ekonomi nasional yang mendasarkan diri pada bekerjanya pasar.
Bagaimana peran bank sentral dalam pengelolaan ekonomi nasional? Sebelumnya perlu diingat, bahwa dalam banyak negara di dunia ini terdapat sasaran yang beragam dari pengelolaan ekonomi nasional. Akan tetapi, mungkin dapat dikatakan bahwa pada umumnya pengelolaan ekonomi nasional dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang biasanya digambarkan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang penuh, kestabilan serta sasaran yang mencerminkan pemerataan pendapatan.
Dalam sistem ekonomi yang mengacu pada bekerjanya pasar, sasaran-sasaran tersebut di atas dicapai dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat, yang basis utamanya adalah dunia usaha swasta. Dalam sitem ini peran pemerintah dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, yang bertumpu pada kebijakan fiskal dan moneter, dengan peran pada aspek-aspek lain dalam hal penyelenggaraan atau produksi yang menyangkut barang atau jasa publik ( public goods and services ).
Dalam keadaan seperti digambarkan tadi, kegiatan yang disasarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, yang dalam aspek publiknya dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal, perlu selalu di jaga agar tidak mengorbankan kestabilan ( harga-harga atau inflasi dan nilai tukar mata uang ). Penjagaan ini utamanya dilakukan melalui kebijakan moneter, yang merupakan salah satu fungsi pokok bank sentral. Dalam sistem, di mana dikhawatirkan bahwa melalui anggarannya pemerintah dapat mendorong terjadinya inflasi atau melemahnya nilai tukar mata uang, maka kendali harus dapat dilakukan melalui kebijakan moneter. Mengingat bahwa kegiatan pemerintah itu mempunyai kecenderungan untuk terus meluas ( dikenal sebagai Wagner Law dalam Keuangan Negara ), maka kebijakan moneter harus dapat mengimbangi agar sasaran kestabilan tidak terkorbankan.
Kebijakan moneter merupakan (salah satu) fungsi pokok bank sentral dalam sistem ekonomi pasar. Dalam kaitan ini, independensi bank sentral dalam menjalankan fungsi penentuan dan pengelolaan kebijaksanaan moneter, secara konseptual lebih memberi jaminan akan tercapainya sasaran kestabilan yang harus dicapai dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi sering dikatakan bahwa kestabilan ini diperlukan untuk memberikan insentif pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan. Semakin independen bank sentral dianggap semakin efektif pula pelaksanaan kebijakan untuk memelihara kestabilan. Karena itu, semakin independen bank sentral, atau semakin kecil intervensi pemerintah tehadap penyelenggaraan kebijakan moneter oleh bank sentral, akan semakin efektiof pula pengelolaan ekonomi nasional secara makronya.
Komentar